May 10, 2011
Comments Off

POSISI INDONESIA MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA ASEAN

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi, muncul pula tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi. Transisi yang terjadi dari sistem bipolar ke sistem multipolar dunia kemudian menjadi salah satu yang mewarnai konstalasi kehidupan global. Ini disadari atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar Negara kemudian. Namun perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan yang ditawarkan oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah.

Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.

Dampak sosial yang ditimbulkan pasca krisis multidimensional pada tahun 1997-1998 khususnya di Asia Tenggara ternyata juga menjadi factor pendorong munculnya masalah keamanan baru berupa kasi-aksi kejahatan transnasional atau melintasi batas Negara. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi khusunya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan atau penyelundupan manusia, baik perempuan dan anak-anak, narkotika dan  obat-obatan terlarang, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, money laudering, terorisme, serta perdagangan gelap persenjataan ringan. [1]

Kejahatan yang melintasi batas-batas Negara ini ternyata disadari memberikan ancaman bagi stabilitas suatu Negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan non-konvensional karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah Negara. Lantas dengan maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi tidak serta merta sebuah Negara mampu menanganinya sendiri karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu Negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani kasus ini dalam hukum nasional masing-masing Negara sehingga butuh kerjasama yang efektif guna menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya kerjasama regional di tataran Negara-negara ASEAN yang akan dibahas dalam makalah ini.

Dalam buku Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara dijelaskan bahwa asumsi dasar dari kejahatan lintas Negara adalah pertama, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional; kedua, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seirama dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi internasional; ketiga, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai Negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu Negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini; keempat, kejahatan lintas Negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini; kelima, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan Negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya; keenam, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas. [2]

Dengan adanya kejahatan lintas Negara yang semakin massif dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara, seperti organisasi regional ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk menanggulanginya.  Untuk itu,makalah ini mencoba untuk menjelaskan upaya-upaya apa yang telah ditempuh oleh ASEAN untuk menanggulangi kejahatan lintas Negara, khususnya di ASEAN.

  1. B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang menjadi batasan dari penulis, antara lain:

  1. Apa kerjasama yang dilakukan ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional?
  2. Bagaimana posisi Indonesia menangani kejahatan transnasional dalam kerangka kerjasama ASEAN?
  3. C. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

  1. Mengetahui kerjasama apa yang telah dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang terjadi.
  2. Mengetahui bagaimana posisi Indonesia menangani kejahatan transnasional dalam kerangka kerjasama ASEAN.

BAB II

KONSEP

Ada banyak definisi dari ahli mengenai kejahatan transnasional. Salah satunya dalah Mueller yan gmenyebutkan bahwa:

“Kejahatan transnasional digunakan untuk menyebut offences whose inception, prevention, and/or direct or indirect effects involve more than one country”. Mueller sendiri menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi certain criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of several states or having an impact on another country.”[3]

Dalam definisi yang ditawarkan oleh Mueller ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional di sini adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Jadi jelas bahwa Mueller mendefinisikannya berdasarkan keterlibatan lebih dari satu negara. Hanya itu. Sehingga ini belum bisa menggambarkan secara keseluruhan tentang definisi kejahatan transnasional itu sendiri. Definisi ini, menurut analisa saya, tidak berusaha menjelaskan siapa-siapa aktor yang terlibat dalam kejahatan transnasional dan apa motifnya.

Fijnaut dalam Transnational crime and the role of the United Nations in its Containment through international cooperation: A challenge for the 21st century menunjukkan bahwa kata sifat ‘transnasional’ menunjukkan bahwa semua jenis kejahatan (yang disebutkan) tidak mengakui adanya batas-batas nasional. Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai sosial, budaya, faktor ekonomi. Akibatnya, berbagai negara cenderung memiliki definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda tergantung pada filosofi tertentu.[4]

Sementara menurut Martin dan Romano

“Transnational crime may be defined as the behavior of on going organizations that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by at least one of these nations”.[5]

Dari pendefinisian dapat diperoleh gambaran mengenai kejahatan transnasional. Sementara dari ASEAN sendiri, dalam pertemuan di Yangon, Myanmar pada bulan Juni 1999, telah ditetapkan Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas Negara (ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes) dimana rencana aksi tersebut memproritaskan enam bidang kerjasama dalam kejahatan transnasional, antara lain: perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (trafficking in illegal drugs), perdagangan perempuan dan anak-anak (woman and children trafficking), pembajakan di laut (piracy), penyelundupan senjata (arms smuggling), pencucian uang (money laundring), dan terorisme (terrorism).

Suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan transnasional jika memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

  • Pelakunya melibatkan beberapa kewarganegaraan
  • Akibat tindak pidananya merugikan Negara lain
  • Locus delictinya dilakukan di luar wilayah Negara yan gdirugikan
  • Dalam penegakan yurisdiksi kriminalnya diperlukan kerjasama internasional, atau regional, seperti ekstradisi, good-neighbourhood police, atau Interpol.
  • Yang mengadili adalah pengadilan nasional
  • Perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Negara yang dirugikan.

BAB III

DATA

ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002 juga menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime dan cyber crime.

Dalam menaggulangi kejahatan transnasional ini, Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama dengan Negara-negara lainnya. Sebagai implementasi peran aktif tersebut, Indonesia telah menjadi Negara pihak pada lima instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yakni:

1.  UN Single Convention on Narcotics,

2.  UN Convention on Psychotropic Substances,

3. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,

4. UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, dan

5.   UN Convention Against Corruption (UNCAC).

Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, environmental crime (illegal logging dan illegal fishing), cyber crime dan computer-related crime. Dan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai negara pihak pada lima instrumen internasional tersebut, Pemri telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yang mengadopsi atau sejalan dengan standar dan norma yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut.

Pemri juga turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, antara lain:

1. Commission on Narcotic Drugs (CND),

2. Commission on Crime and Criminal Justice (CCPCJ), termasuk UN Crime Congress yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali,

3. Conference of Parties dari UNTOC, termasuk intergovernmental working groups yang diselenggarakan dalam kerangka UNTOC, dan

4. Conference of State Parties dari UNCAC, termasuk intergovernmental working groups yang diselenggarakan dalam kerangka UNCAC.

Pemri juga ikut aktif dalam forum sektoral seperti Asia Pacific Group on Money Laundering dan Egmont Group. Kedua forum tersebut membahas isu pencegahan dan pemberantasan isu pencucian uang.

Kasus kejahatan transnasional yang melanda Negara-negara ASEAN sangat banyak jumlahnya. Sehingga penulis mencoba unktuk memaparkan berbagi permasalahan dan penanggulangan jekahatan transnasional dalam kejahatan kintas Negara.

  1. 1. Perdagangan, peredaran, penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang

Fenomena angka pertumbuhan kasus narkoba dan obat-obatan terlarang cenderung meningkat tiap tahunnya. Misalnya Thailand dari 112.119 tahun 1994 menjadi 167.039 Kasus Tahun 1998. Kamboja pada Tahun 1994 hanya 32 kasus sementara Tahun 1998 menjadi 98 kasus, Malaysia ada 11.672 pecandu (1994) mengalami peningkatan menjadi 21.073 (1998), sementara di Brunei Darussalam yang di Tahun 1988 hanya memiliki 15 kasus, kemudian di tahun 1998, sudah mencapai 423 kasus. Sedangkan di Indonesia, pertumbuhannya naik 91,33 % (dari 958 perkara di Tahun 1998 sampai 1.833 kasus di Tahun 1999 dan kemudian tahun  2000 menjadi 3.478 kasus yang berarti meningkat 92 %.  [6]

  1. 2. Woman and Children Trafficking

Sejak lama Asia Tenggara menjadi tempat yang rawan terhadap aktivitas perdagangan manusia, khususnya anak kecil dan perempuan, khususnya di Lembah Sungai Mekong. Apalagi Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yan gbanyak menjadi tempat asal para penyelundup dan perrdagangan tenaga kerja illegal, baik untuk kawasan Asia Tenggara atau untuk Timur Tengah.

  1. 3. Pembajakan Laut (Piracy)

Data yang pernah dikeluarkan oleh International Maritime Organization menunjukkan bahwa pembajakan dan perompakan bersenjata telah terjadi di berbagai belahan dunia, meliputi Selat Malaka, Samudera Hindia, Afrika Timur, Amerika Selatan, Afrika Barat, Wilayah Mediterania dan laut Hitam, serta Laut China Selatan.   Dan Laut China Selatan adalah wilayah dengan angka pembajakan tertinggi di dunia. International Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur mengindikasikan bahwa pada Tahun 1999 terdapat 285 kasus pembajakan dan perompakan di perairan Asia, 113 diantaranya terjadi di Indonesia, sementara di Tahun 2000 terjadi peningkatan dengan terjadinya 117 kasus yang merupakan angka tertinggi di dunia.[7]

  1. 4. Money Laundering

Money laudering adalah salah satu momok yang mengancam Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apalagi semenjak pasca resesi ekonomi yan gmelanda Indonesia, fenomena money laudering yang disinyalir berasal dari hasil kejahatan lintas Negara lainnya, seperti praktek penjualan narkoba, penjudian, hasil korupsi, insider trading, pemalsuan uang, dll.

Indonesia berperan aktif dalam kerjasama internasional menanggulangi kejahatan lintas negara.

  1. 5. Penyelundupan Senjata

Data dari Badan Intelejen Nasional (BIN), Gerakan Aceh Merdeka ternyata mendapat sokongan senjata dari Malaysia dan Thailand secara illegal. hal yang menjadi penyebab utama mengapa kasus penyelundupan senjata marak terjadi di berbagai belahan dunia adalah karena banyaknya konflik internal yang terjadi dalam sebuah Negara, misalnya gerkan separatism di F iliphina, Myanmar, Thailnad, Kamboja, dan Indonesia.

  1. 6. Terorisme

Aksi-aksi terorisme adalah salah satu kejahatan transnasional yang paling banyak meresahkan Negara saat ini. Apalagi pasca serangan ke Gedung WTC yang menewaskan hampir 4000 jiwa yang membuat AS membuat kebijakan War on terror dan menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai Negara yang mengalami aksi terorisme, seperti Indonesia, yang pernah beberapa kali mengalami serangkaian aksi terorismenya di berbagai wilayah.

BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam melihat pemaparan data yang diperoleh mengeenai kejahatan transnasional di atas diperoleh gambaran bahwa ternyata sangat banyak kasus kejahatan lintas Negara yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, dan salah satunya yang tertinggi adalah Indonesia. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada non-violent crime yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Sehingga salah satu yang menjadi poin perjanjian dari anggota ASEAN dalam menangani kasus ini diawali dengan pertemuan Minsterial Meeting on Transnational Crime di Yangoon, Myanmar pad Bulan Juni 1999. Kemudian tahun 2000, di Wina, ASEAN mengikuti 7th Session of The Adhoc Committee on The Ellaboration of a UN Convention Againts Transnational Organized Crime kemudian ini terus berlanjut hingga Asia Pacific and Middle East Regional Conference & High Level Prosecutors Meeting yang berlangsung di Istana Negara, Kamis 17 Maret 2011.

BAB V

PEMBAHASAN

  1. A. Kerjasama yang Telah Dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional

Dalam pertemuan ke-2 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime dio Yangoon, bulan Juni 1999 telah ditetapkan Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional. Dan dalam ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002 juga menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime dan cyber crime. Sehingga untuk melihat bagaimana kerjasama yang telah dilakukan dalam dalam mengatasi kejahatan transnasional, maka penulis akan menguraikan satu persatu mengenai 6 jenis kejahatan transnasional berdasarkan ASEAN-PACTC.

  1. 1. Perdagangan, peredaran, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, atau bersama-sama dengan “Golden Crescent” (Afghanistan, Pakistan, dan Iran), dan Kolombia, melalui keberadaan segitiga emas di Perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Perlu diketahui bahwa Golden triangle merupakan penghasil 60% opium dan heroin dunia. Namun bukan hanya menjadi pemasok opium yang besar tapi dengan jumlah populasi Asia Tenggara yang cukup besar, maka Kawasan ini juga menjadi pasar yang sangat potensial.

Dalam menanggulangi kasus ini, ASEAN telah mengambil langkah-langkah guna memberantas atau mengurangi tindak kejahatan ini, Declaration of ASEAN concord, pada Tanggal 24 Februari 1976 telah menyepakati perlunya peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional yan grelevan guna memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sementara dalam KTT ASEAN yang kelima di Bangkok, Thailand pada Desember 1995, pemimpin ASEAN menyerukan perlunya penguatan kerjasama untuk menciptakan “a drug free ASEAN”.

Kelanjutan dari upaya ASEAN dalam mengurangi penyebaran tindajk kejahatan ini adalah melalui KTT informal ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur pad Desember 1997, yang mensahkan dokumen ASEAN vision 2020.

  1. 2. Woman and Children Trafficking

PBB telah memasukkan masalah perdangangan gelap wanita dan anak-anak sebagai salah satu kejahatan lintas Negara yang tercantum dalam United Nation Convention Againts Transnational Organizational Crime yang diadopsi oleh PBB pada Tanggal 2 November 2000.

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah menandatangani UN Convention Against Transnational Organized Crime beserta 2 protokolnya (Protocol prevent, suppress and punish Trafficking in persons, especially women and children dan protocol against The Smuggling of Migrants by land, sea, and air) berkewajiban untuk mengimplenetasikan konvensi tersebut dalam hukum nasional Indonesia. Indonesia juga telah menandatangani Manila Declaration on Prevention and Control of Transnational Crime di Manila pada Tanggal 25 Maret 1998.

Dalam menanggulangi kasus Woman and children trafficking ini langkah-langkah yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengadopsi UN Convention Againts Transnational Organized Crime beserta 2 protokol ke dalam Undang-undang dan PP lainnya.

Dalam hal itu ASEAN yang berkomitmen untuk menaggulangi berbagai kejahatan lintas Negara dio ASEAN, termasuk perdagangan perempuan dan anak-anak terus mengupayakan pertukaran informasi, kerjasama di bidang hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kerjasama yang lebih erat dengan Negara-negara mitra wacana.

  1. 3. Pembajakan Laut (Piracy)

Dengan pasal 101 UN Conference on The Laws of The Sea of 1982 menyatakan bahwa pembajakan di laut terdiri dari salah satutindakan sebagai berikut:

  1. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yan gtidak sah atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dariu kapal atau pesawat udara swasta ditujukan:
    1. Di atas laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara lain terhadap orang atau barang yang ada di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
    2. Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
    3. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta sebagai kapal pembajak.
    4. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di atas.

Dari data yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) menunjukkan bahwa pembajakn dan perompakan bersenjata telah terjadi di berbagai daerah di dunia yang dapat dikelompokkan meliputi selat Malaka, Samudera Hindia, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika Selatan, Laut Mediterania dan luat Hitam, serta Laut China Selatan.

  1. 4. Money Laundring

Dalam upaya menangani kasus Money laudering beberapa Negara mendirikan the Financial Action Task Force on Money Laundering yang memiliki anggota 29 negara yang merupakan badan antar pemerintahan yan gbertujuan membuat dan mempromosikan berbagai kebijakan memerangi tindak money laundering. FATF pada Organization of Economic Co-operation and development bahkan telah memasukkan Indonesia bersama dengan keenambelas Negara lain dalam kategori Non-cooperative Countries and Terrorism.

Dalam menangani money laundering, ASEAN telah menempuh beberapa langkah, misalnya pemerintah Brunei Darussalam secara tegas melarang praktek money laundering di wilayah teritorialnya. Negara itru bahkan membentuk sebuah komite nasional untuk mencegah dan menilai serta menindak praktek money laundering di negaranya. Sementara Filiphina yang masuk dalam daftar hitam FATF juga berupaya keras mengatsi money laundering dengan bantuan dari Amerika Serikat.

Indonesia juga bekerja keras dalam menangani money laundering, karena jika masuk dalam daftar hitam FATF akan mendapat sanksi ekonomi secara internasional.

  1. 5. Penyelundupan Senjata

Dalam mengatasi kasus penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari adanaya beberapa konflik internal dan gerakan separatism di berbagai Negara, antara lain Kamboja, Filiphina, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya control dan peraturan ketat terhadap ijin perdagangan senjata yang dikenakan oleh produsen senjata di Negara-negara maju terhadap konsumen senjata yang dikenakan oleh produsen senjata di Negara-negara berkembang seperti Negara-negara di ASEAN. Dalam menangani kasus ini, ASEAN telah berupaya untuk melakukan pertukaran informasi, masalah hukum, penegakan hukum, pelatihan, pembentukan kapasitas kelembagaan dan kerjasama yang ada seperti ASEAN Senior Officials/ Ministerial Meeting on Transnational Crime.

  1. 6. Terorisme

Dalam tingkat internasional dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/Res/1368 dan S/Res/1373. Secara tegas tersirat bahwa upaya memerangi terorisme internasional perlu melibatkan PBB. Ada 12 konvensi internasional dalam pencegahan dan penindakan terhadap terorisme internasional. Namun Indonesia baru meratifikasi tiga konvensi, yaitu Convention of Offences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft (Tokyo convention-1963), Convention for The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague Convention-1970), dan Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention-1971). Ini kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional, yaitu UU No. 2 Tahun 1976. Indonesia juga telah menandatangani satu konvensi yaitu international convention for the Suppression of The Financing of Terrorism (1999).

  1. B. Posisi Indonesia menangani kejahatan transnasional dalam kerangka kerjasama ASEAN

Menanggapi semakin berkembangnya kejahatan lintas negara ini, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara. Pemri juga berkomitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama pertukaran data dan informasi  percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi. Dalam persoalan hukum terberat yang dihadapi Indonesia adalah peredaran gelap narkoba, human trafficking, terorisme, dan korupsi.

Kejahatan lintas Negara harus segera ditangani mengingat ini bisa berdampak pada penurunan keamanan,  berpotensi mengancam stabilitas negara, dan ketentraman masyarakat, apalagi seiring perkembangan teknologi kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Dengan maraknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crime) khususnya di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN kembali menyelenggarakan rangkaian pertemuan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)ke-10, yang diselenggarakan di kota Makati, Filipina, pada tanggal 25-29 Oktober 2010. Dalam rangkaian pertemuan ini, delegasi Indonesia yang terdiri dari pejabat-pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinator Keamanan Laut, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK dan KBRI Manila, dipimpin oleh Irjen Pol Drs. Halba Rubis Nugroho, MM; Kepala Divisi Hubungan International Polri.

Delapan isu utama terkait kejahatan lintas negara yang  dibahas dalam rangkaian pertemuan ini adalah counter terrorism, trafficking in persons, money laundering, arms smuggling, sea piracy, international economic crimes, cyber crime, dan illicit drugs trafficking. Indonesia dalam hal ini bertindak sebagai lead shepherd untuk isu counter terrorism. Selain itu, dalam rangkaian pertemuan ini, negara-negara ASEAN juga mencoba untuk terus memperkuat kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dengan negara-negara mitra yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Selandia Baru, dan Australia, dalam menangani isu kejahatan lintas negara yang tengah menjadi perhatian serius berbagai negara ini.

BAB VI

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan
  2. Kerjasama yang Telah Dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Antara lain ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002 juga menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime dan cyber crime. ASEAN juga berusaha mengupayakan pertukaran informasi, kerjasama di bidang hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kerjasama yang lebih erat dengan Negara-negara mitra wacana.
  3. Posisi Indonesia menangani kejahatan transnasional dalam kerangka kerjasama ASEAN adalah negara-negara anggota ASEAN kembali menyelenggarakan rangkaian pertemuan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)ke-10, yang diselenggarakan di kota Makati, Filipina, pada tanggal 25-29 Oktober 2010.
  4. Saran

Indonesia perlu meningkatkan kerjasama pertukaran data dan informasi  percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi. Dalam persoalan hukum terberat yang dihadapi Indonesia adalah peredaran gelap narkoba, human trafficking, terorisme, dan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cyrille Fijnaut. Transnational crime and the role of the United Nations in its Containment through international cooperation: A challenge for the 21st century. European journal of crime, criminal law and criminal justice 8(2). 2000.

Gerhard O. W. Mueller. Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime No. 4 tahun 1998.

Martin, J. M. and Romano, A. T. Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking. SAGE Publications. 1992.

Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Website

Garda T. Paripurna. 2008. Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional. Riset Hukum Kejahatan Transnasional.

Diakses di http://risethukum.blogspot.com/, pada tanggal 28 September 2010.


[1] Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 1.

[2] ibid

[3] Gerhard O. W. Mueller, Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime, No. 4 tahun 1998

[4] Cyrille Fijnaut, Transnational crime and the role of the United Nations in its Containment through international cooperation: A challenge for the 21st century, European journal of crime, criminal law and criminal justice 8(2) (2002): 119-127.

[5] Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking , SAGE Publications, 1992.

[6] Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 1.

[7] Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 1.

Comments are closed.

Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.